Jelajahi beragam fakta menarik tentang pemilu dari berbagai belahan dunia yang mengungkapkan keunikan dan keragaman proses demokrasi global
Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan wakil mereka. Namun, setiap negara memiliki cara unik dalam menjalankan pemilunya. Dari teknologi canggih hingga tradisi kuno, ada banyak fakta menarik tentang pemilu yang mungkin belum banyak diketahui. Artikel ini akan mengupas 10 fakta menarik tentang pemilu dari berbagai belahan dunia yang akan membuka wawasan Anda tentang keragaman dalam proses demokrasi.
Fakta Menarik Tentang Tradisi Pemilu Unik di Seluruh Dunia
1. Hari Pemilu dengan Keberagaman Global dan Sejarahnya
Dalam tradisi pemilu di seluruh dunia, hari pemungutan suara dipilih dengan pertimbangan khusus yang seringkali berkaitan dengan sejarah dan kepraktisan. Di Amerika Serikat, pemilu umumnya diadakan pada hari Selasa.
Pemilihan hari ini berakar pada kebiasaan abad ke-19, ketika petani memerlukan waktu untuk berpergian jauh ke tempat pemungutan suara tanpa mengganggu kegiatan pasar yang rutin diadakan pada hari Rabu. Ini memberi mereka waktu cukup untuk pergi dan kembali tanpa mengganggu jadwal pekerjaan mereka.
Di Kanada, hari pemilihan adalah hari Senin, sementara di Inggris dipilih hari Kamis, dan Australia serta Selandia Baru menggunakan hari Sabtu, memberikan waktu bagi warga untuk memilih di akhir pekan. Sementara itu, Indonesia menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024, sebagai hari pemilu.
2. India dengan Pemilu Durasi Terpanjang
India, sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di dunia dan jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 100 juta, memiliki tantangan logistik yang signifikan dalam mengadakan pemilu.
Untuk menangani hal ini, pemilu di India dilaksanakan dalam beberapa tahap yang dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Pada pemilu 2019, prosesnya terbagi menjadi tujuh tahap selama lima minggu untuk memilih 543 anggota parlemen.
Sistem ini menunjukkan upaya India dalam memastikan bahwa proses demokratis dapat diakses oleh sebanyak mungkin warga di berbagai wilayah luas negara tersebut.
3. Australia: Keharusan Mengikuti Pemilu
Di Australia, partisipasi dalam pemilihan federal bukan hanya hak tetapi juga kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia di atas 18 tahun. Hukum memerintahkan agar setiap warga yang memenuhi syarat harus memberikan suaranya di hari pemilihan.
Mereka yang absen tanpa alasan yang sah akan dikenakan denda sebesar AU$ 20 atau sekitar Rp 200 ribu. Kegagalan untuk membayar denda ini dapat mengakibatkan sanksi yang lebih berat, termasuk kemungkinan tuntutan perdata.
Sistem ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pemilihan dan memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kehendak dari sebanyak mungkin warga Australia.
4. Pemilu Online di Estonia
Estonia telah menjadi pionir dalam penerapan teknologi digital dalam proses pemilu sejak tahun 2005. Penduduk Estonia dapat memberikan suara mereka secara online, menghindari antrean panjang di tempat pemungutan suara (TPS).
Pada pemilu parlemen tahun 2023, lebih dari separuh pemilih Estonia memanfaatkan sistem pemungutan suara online ini.
Estonia menggunakan kartu identitas digital dan PIN yang bisa dipindai, memungkinkan warganya untuk berpartisipasi dalam berbagai tanggung jawab sipil, termasuk membayar pajak dan denda perpustakaan.
Meskipun menggunakan identitas digital, sistem pemungutan suara online ini terenkripsi sehingga identitas pemilih tetap anonim.
5. Pemilu Otoriter di Korea Utara
Korea Utara, yang dikenal dengan pemerintahan otoriternya, juga mengadakan pemilu, meskipun tidak dengan cara yang demokratis.
Pada pemilu lokal tahun 2015, 99,7 persen pemilih berpartisipasi, namun mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan kandidat yang didukung.
Pemilu di Korea Utara didominasi oleh partai yang berkuasa, dan proses pemungutan suara hanya melibatkan memasukkan kartu suara dengan nama mereka ke dalam sebuah kotak.
Bagi mereka yang ingin berbeda pendapat, ada kotak terpisah, namun tidak ada seorang pun yang berani memilih berbeda karena suara tersebut tidak akan dihitung.
Akibatnya, kandidat yang terpilih selalu mendapatkan 100 persen suara, mencerminkan sifat represif dari sistem politik di negara tersebut.
6. Hak Pilih Raja Inggris
Di Inggris, tidak ada undang-undang yang melarang Raja Charles III untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, dalam praktiknya, anggota keluarga kerajaan, termasuk mendiang Ratu Elizabeth II, jarang memberikan suaranya untuk mempertahankan citra objektivitas dan netralitas politik.
Selama referendum Brexit tahun 2016, juru bicara Istana Buckingham menyatakan bahwa ratu dan keluarga kerajaan berada di atas politik.
Konvensi ini memastikan bahwa keluarga kerajaan tidak memberikan suara dalam pemilihan umum, mempertahankan posisi mereka yang netral dalam urusan politik negara.
7. Inovasi Pemungutan Suara di Gambia
Di Gambia, isu literasi mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pemungutan suara yang unik dan efektif. Warga memberikan suara mereka dengan menjatuhkan kelereng ke dalam drum logam yang diwarnai dan menampilkan gambar kandidat.
Setiap drum dilengkapi dengan bel yang berbunyi ketika kelereng dijatuhkan, memastikan bahwa hanya satu suara yang diberikan per orang. Jika bel berbunyi lebih dari satu kali, petugas pemungutan suara dapat mengetahui adanya upaya kecurangan.
Sistem ini dirancang agar pemilih yang mungkin memiliki keterbatasan literasi tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.
8. Pemungutan Suara Astronot di Luar Angkasa
Sejak tahun 1997, astronot Amerika yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) tetap memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
Hal ini dimungkinkan setelah anggota parlemen Texas mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pengiriman suara yang aman ke luar angkasa.
Proses pemungutan suara ini melibatkan pengiriman surat suara elektronik yang terenkripsi ke ISS, di mana astronot dapat mengisi dan mengirim kembali surat suara mereka ke Bumi.
Setelah diterima, surat suara dikodekan dan diserahkan ke petugas pemilu untuk dihitung bersama dengan suara lainnya.
9. Pertimbangan Kewarganegaraan dalam Pemilu Liechtenstein
Di negara kecil Eropa, Liechtenstein, yang memiliki populasi sekitar 40.000 orang, pemilih sering mempertimbangkan politisi yang berjanji memberikan kewarganegaraan kepada mereka.
Hal ini sangat penting bagi warga yang telah tinggal di negara kerajaan tersebut selama 10 tahun atau lebih, karena mendapatkan kewarganegaraan bisa memberikan akses lebih besar terhadap hak dan manfaat yang ada di Liechtenstein.
10. Insiden Pemilu di Ekuador
Pada pemilihan walikota di Ekuador tahun 1967, terjadi insiden menarik yang melibatkan sebuah perusahaan yang memasang iklan bertema pemilu. Iklan tersebut menyarankan agar konsumen memilih merek bedak kaki yang populer di negara tersebut.
Akibatnya, ketika suara dihitung, bukan seorang politisi yang menang, melainkan merek bedak kaki tersebut menerima banyak suara, mencerminkan betapa kuatnya pengaruh iklan dan media pada pilihan pemilih.
Demikianlah 10 fakta menarik tentang pemilu dari berbagai belahan dunia yang telah kita bahas. Melalui pemahaman tentang berbagai cara negara-negara mengadakan pemilu, kita dapat lebih menghargai keragaman dalam sistem demokrasi global.
Setiap fakta memberikan gambaran unik tentang bagaimana pemilu dijalankan dan pentingnya partisipasi warga negara dalam menentukan masa depan mereka.
Semoga informasi ini menambah pengetahuan Anda dan memberikan perspektif baru tentang proses demokrasi di berbagai penjuru dunia.
